Stakeholders & Partners

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)

ISEF 2019

Stakeholders & Partner

Organisasi Internasional

Islamic Financial Services Board

IFSB merupakan lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas industri layanan keuangan syariah dengan menyusun dan memformulasikan standard yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah internasional.

International Islamic Financial Market

IIFM adalah organisasi internasional yang didirikan di tahun 2002 oleh beberapa bank sentral dan regulator dari negara-negara pendiri. IIFM mendukung penyeragaman dan penyatuan peraturan yang berdasarkan kepada best practices internasional dan harmonisasi kesesuaian syariah melalui pengembangan dan penyusunan standard kontrak produk keuangan syariah.

Organisasi Kerjasama Islam (OIC)

OKI merupakan organisasi kerja sama antar pemerintah terbesar kedua di dunia setelah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan jumlah anggota sebanyak 57 negara. Didirikan pada tahun 1969, OKI menjadi representasi negara-negara Islam yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dunia Islam dengan menjunjung tinggi perdamaian dunia dan hidup bersama dalam komunitas internasional yang majemuk.

Association of National Development Finance Institutions in the Member Countries of the Islamic Finance (ADFIMI)

ADFIMI adalah lembaga keuangan pembangunan Islamic Development Bank (IDB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). ADFIMI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Lembaga Keuangan Pembangunan atau Development Finance Institutions (DFI) dan perbankan di wilayah negara-negara anggota.

Institusi & Stakeholders Nasional

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

KNKS merupakan salah satu inisiasi pemerintah dalam upaya mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dibentuk tahun 2016, KNKS diharapkan dapat berperan sebagai koordinator bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga menjadi katalis bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan dengan tujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa layanan keuangan dapat diselenggarakan secara transparan, adil, akuntabel dan stabil dalam rangka melindungi kepentingan pengguna jasa layanan keuangan dan masyarakat umum.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI)

Kemenkeu RI bertanggung jawab untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di bidang keuangan. Adapun beberapa tanggung jawab kemenkeu meliputi, penyusunan, penetapan dan implementasi kebijakan, memberi rekomendasi kepada presiden terkait urusan keuangan, mengkoordinasikan tugas di masing-masing direktorat dan mengelola aset milik pemerintah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab kementerian keuangan.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI)

Kemenlu RI bertanggung jawab untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan luar negeri. Salah satu tujuan Kemenlu, khususnya bidang ekonomi, adalah meningkatkan nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri. Kemenlu menyelenggarakan berbagai kerjasama  pembangunan ekonomi, kegiatan promosi produk Indonesia di luar negeri dalam bentuk forum bisnis dan pameran dagang.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

BPKH merupakan institusi yang didirikan secara spesifik untuk mengelola dana dan aset yang terkait penyelenggaran kegiatan haji. Dana Haji yang dikumpulkan dari para jamaah dikelola dengan berdasar kepada prinsip – prinsip utama diantaranya kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi yang sesuai dengan nilai – nilai syariah. BPKH dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi terkait pengelolaan dana kegiatan haji hingga akhirnya dapat meningkatkan kemanfaatan bagi umat muslim secara umum.

Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai pelaksana peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Didirikan pada tahun 2017, BPJPH menjadi organisasi resmi kegiatan sertifikasi halal di Indonesia.

Lembaga Pengawas dan Pemeriksa Obat dan Makanan – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM – MUI)

LPPOM – MUI merupakan lembaga yang memiliki peran dan tugas terkait penetapan produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi kehalalannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan institusi resmi tunggal yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial syariah seperti zakat, infak dan sadaqah. BAZNAS bertanggung jawab untuk memimpin inisiasi terkait optimisasi pengelolaan untuk meningkatkan kemanfaatan dana sosial syariah bagi umat islam di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia dibentuk oleh pemerintah sebagai organisasi independen yang bertugas untuk pengembangan dan pengelolaan aset wakaf di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk menggantikan peran pengelola/ nazhir yang telah ada namun lebih kepada fungsi koordinasi untuk meningkatkan produktifitas aset wakaf agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih banyak bagi kebutuhan umat Islam.

Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC)

IHLC adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk mengembangkan industri pendukung gaya hidup halal di Indonesia. IHLC fokus terhadap 6 industri halal utama yang menjadi unggulan industri halal seperti makanan dan minuman, fashion dan pakaian, wisata, hiburan, obat-obatan dan farmasi serta kosmetik.