Stakeholders & Partners

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)

ISEF 2020

Stakeholders & Partner

Organisasi Internasional

Islamic Financial Services Board

IFSB merupakan lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas industri layanan keuangan syariah dengan menyusun dan memformulasikan standard yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah internasional.

Statistical, Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC)

SESRIC merupakan lembaga pusat penelitian statistik ekonomi dan sosial serta pelatihan di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang secara rutin menerbitkan Jurnal “Economic Cooperation and Development Review”

Islamic Development Bank (IsDB)

Islamic Development Bank adalah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang berfokus pada keuangan Islam yang berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Ada 57 negara anggota pemegang saham dengan pemegang saham tunggal terbesar adalah Arab Saudi.

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutiions (AAOIFI)

AAOIFI atau Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Bahrain yang didirikan untuk mempertahankan dan mempromosikan standar Syariah untuk lembaga keuangan Islam, peserta, dan industri secara keseluruhan.

Institusi & Stakeholders Nasional

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

KNEKS merupakan salah satu inisiasi pemerintah dalam upaya mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dibentuk tahun 2016, KNEKS diharapkan dapat berperan sebagai koordinator bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga menjadi katalis bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI)

Kemenkeu RI bertanggung jawab untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan di bidang keuangan. Adapun beberapa tanggung jawab kemenkeu meliputi, penyusunan, penetapan dan implementasi kebijakan, memberi rekomendasi kepada presiden terkait urusan keuangan, mengkoordinasikan tugas di masing-masing direktorat dan mengelola aset milik pemerintah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab kementerian keuangan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Kementerian Perindustrian adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan dengan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembinaan badan usaha milik negara tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.

Kementerian Koperasi & UKM Republik Indonesia

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan., Melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata mancanegara serta pengembangan pemasaran pariwisata nusantara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan dengan tujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa layanan keuangan dapat diselenggarakan secara transparan, adil, akuntabel dan stabil dalam rangka melindungi kepentingan pengguna jasa layanan keuangan dan masyarakat umum.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

KADIN Indonesia adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian dan didirikan pada 24 September 1968 & diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI)

Kemenlu RI bertanggung jawab untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan luar negeri. Salah satu tujuan Kemenlu, khususnya bidang ekonomi, adalah meningkatkan nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri. Kemenlu menyelenggarakan berbagai kerjasama  pembangunan ekonomi, kegiatan promosi produk Indonesia di luar negeri dalam bentuk forum bisnis dan pameran dagang.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

BPKH merupakan institusi yang didirikan secara spesifik untuk mengelola dana dan aset yang terkait penyelenggaran kegiatan haji. Dana Haji yang dikumpulkan dari para jamaah dikelola dengan berdasar kepada prinsip – prinsip utama diantaranya kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi yang sesuai dengan nilai – nilai syariah. BPKH dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi terkait pengelolaan dana kegiatan haji hingga akhirnya dapat meningkatkan kemanfaatan bagi umat muslim secara umum.

Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH)

BPJPH dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai pelaksana peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Didirikan pada tahun 2017, BPJPH menjadi organisasi resmi kegiatan sertifikasi halal di Indonesia.

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisaasi Ekonomi Islam.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. MES menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan.

Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC)

IHLC adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk mengembangkan industri pendukung gaya hidup halal di Indonesia. IHLC fokus terhadap 6 industri halal utama yang menjadi unggulan industri halal seperti makanan dan minuman, fashion dan pakaian, wisata, hiburan, obat-obatan dan farmasi serta kosmetik.

Indonesia Fashion Chamber (IFC)

Indonesian Fashion Chamber (IFC) dibentuk dengan tujuan memfasilitasi desainer dan pengusaha bidang mode yang terkait, untuk memperkuat fondasi demi kemajuan industri mode secara nasional dan dalam peta internasional. IFC juga menjadi partner pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat (inspirasi) mode dunia.

Indonesia Islamic Youth Economic Forum (ISYEF)

Indonesia Islamic Youth Economic Forum atau Isyef yang dipelopori pemuda remaja Islam memiliki program menjadikan masjid sebagai one stop community center, membangun perekonomian umat, dan melahirkan pemuda masjid milenial sebagai the youth entrepreneur.

Hijrahfest

Hijrahfest adalah acara komunitas muslim yang menjadi wadah berkumpulnya umat dan komunitas muslim Indonesia untuk secara berjamaah berkumpul dan mencari jalan menuju kebaikan. Hijrahfest mendatangkan berbagai tokoh dan komunitas muslim untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita agar semakin memperkuat Ukhuwah Islamiyah di tanah air.