Island KNEKS - Indonesia Sharia Economic Festival

KNEKS

Background

KNEKS is chaired by the President of the Republic of Indonesia and the Deputy Chairperson as Daily Chair by the Vice President of the Republic of Indonesia. In Article 8, it is stipulated that the Minister of Finance acts as the Secretary as well as Member of KNEKS – thus, the Ministry of Finance is acting as the secretariat of KNEKS. Furthermore, based on Article 9, KNEKS consists of 15 (fiveteen) Ministries and Institutions, including: (i) Coordinating Minister for Economic Affairs; (ii) Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs; (iii) Coordinating Ministry for Maritime & Investment Affairs; (iv) Minister of Religion; (v) Ministry of Industry; (vi) Minister of Trade; (vii) Ministry of National Development Planning of Indonesia/Head of National Development Planning Agency; (viii) Ministry of State Owned Enterprises; (ix) Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises; (x) Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia/Head of Tourism and Creative Economy Agency; (xi) Chairman of the BOC of Financial Services Authority; (xii) Governor of Bank Indonesia; (xiii) Chairman of the BOC of Deposit Insurance Corporation; (xiv) General Chairperson of the Indonesian Council of Ulama; dan (xv) Chairman of the Chamber of Commerce and Industry.

Objectives

To show the achievements of programs conducted by KNEKS and its members in supporting the realization of Indonesia as the Center of Islamic Finance Economy and Finance in the World.
To show the programs and/or initiatives plan to be carried out in accelerating the realization of Indonesia as the Center of Islamic Finance Economy and Finance in the World.

Education Corner

Member of KNEKS

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Kamar Dagang Dan Industri

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau disingkat KADIN Indonesia, adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan pada 24 September 1968 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Kementerian Agama

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara. Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Erick Thohir.

Kementerian Keuangan

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan

Kementerian Kooordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kemaritiman dan investasi.

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dan tergabung di dalam Kabinet Ampera I dengan nama Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian di Kabinet Ampera II berubah nama menjadi Kementerian Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri, serta di Kabinet Pembangunan I menjadi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Dalam proses pemerintahan dan pembangunan ekonomi yang selalu bergerak dinamis, Kementerian ini pun berkembang sehingga beberapa kali terus berganti nama (lihat Nama-Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian). Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari KNKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004.

Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Join with Us!

Register ISEF 2023 Events

Register Youth Sharia Sociopreneurship Competition

Register Business Linkage

Register as an Exhibitor Online!

To apply to be one of the online exhibitors at ISEF 2023 please fill out this short form. After filling out this form our ISEF team will contact you via the contact you entered in this form.