Island KNEKS - Indonesia Sharia Economic Festival

KNEKS

Latar Belakang

KNEKS diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 8 diatur bahwa Menteri Keuangan bertindak sebagai Sekretaris merangkap Anggota, terkait hal ini Kementerian Keuangan adalah sebagai sekretariat KNEKS. Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 KNEKS beranggotakan 16 (lima belas) kementerian dan instansi terkait yaitu: (i) Menteri Keuangan; (ii) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; (iii) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; (iv) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; (v) Menteri Agama; (vi) Menteri Perindustrian; (vii) Menteri Perdagangan; (viii) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (ix) Menteri Badan Usaha Milik Negara; (x) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (xi) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (xii) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; (xiii) Gubernur Bank Indonesia; (xiv) Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; (xv) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia; dan (xvi) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri.

Tujuan

Menunjukan capaian program yang telah dilakukan KNEKS dan anggotanya dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia
Menunjukan rancangan program yang akan dilakukan untuk mengakselerasi terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia

Anggota KNEKS

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Kamar Dagang Dan Industri

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau disingkat KADIN Indonesia, adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Organisasi ini didirikan pada 24 September 1968 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Kementerian Agama

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara. Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Erick Thohir.

Kementerian Keuangan

Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan

Kementerian Kooordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kemaritiman dan investasi.

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dan tergabung di dalam Kabinet Ampera I dengan nama Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian di Kabinet Ampera II berubah nama menjadi Kementerian Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri, serta di Kabinet Pembangunan I menjadi Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Dalam proses pemerintahan dan pembangunan ekonomi yang selalu bergerak dinamis, Kementerian ini pun berkembang sehingga beberapa kali terus berganti nama (lihat Nama-Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian). Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000.

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari KNKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004.

Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Bergabung bersama Kami!

Registrasi Acara ISEF 2023

Registrasi Youth Sharia Sociopreneurship Competition

Registrasi Business Linkage

Registrasi sebagai Exhibitor Online!

Untuk mengajukan diri menjadi salah satu exhibitor online di ISEF 2023, silahkan Bapak/Ibu mengisi formulir singkat ini. Setelah mengisi formulir ini, tim ISEF akan menghubungi Bapak/Ibu melalui kontak yang Bapak/Ibu masukkan dalam formulir ini.